Jakarta, q-koko.site 17 Mei 2025 — Pemerintah mengisyaratkan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan memegang kendali penuh atas penyaluran sejumlah kebutuhan pokok di desa, termasuk gas LPG 3 kilogram, pupuk, hingga minyak goreng. Hal ini memunculkan potensi monopoli dan menggusur peran agen resmi yang selama ini menjadi jalur distribusi utama.
Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih akan menjadi entitas yang tidak mungkin merugi karena memanfaatkan pasar tertutup (captive market) dengan kecenderungan monopoli di tingkat desa.
“Kan saya sudah bilang, kopdes ini enggak mungkin rugi, kopdes itu pasti untung. Kamu di desa satu-satunya penyalur LPG, pupuk, minyak goreng—masa rugi?” ujar Budi dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jumat (16/5).
Meski demikian, Budi belum memaparkan secara detail bagaimana proses peralihan dari agen resmi ke koperasi akan dilakukan, termasuk kesiapan teknis dan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian ESDM dan Pertamina.
Budi hanya menyebut bahwa perbedaan spesifikasi gudang untuk LPG, beras, dan pupuk menjadi bagian dari pembahasan teknis yang akan ditindaklanjuti kemudian. Ia juga menambahkan bahwa koperasi desa nantinya akan beroperasi secara digital dan seluruh transaksi wajib dilakukan secara cashless menggunakan QRIS.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih diharapkan memangkas rantai pasok panjang yang selama ini membelit distribusi kebutuhan pokok di desa, mulai dari produsen hingga pengecer kecil.
“Pupuk melalui koperasi, BRILink ada di koperasi, gas LPG ada di koperasi. Jadi nanti dipotong itu (rantai pasok),” jelas Zulkifli.
Langkah ini juga diklaim sebagai upaya pemerintah memberantas praktik rentenir, pinjaman online ilegal, hingga ketergantungan pada tengkulak.
Peluncuran resmi Kopdes Merah Putih dijadwalkan pada 12 Juli 2025 bertepatan dengan Hari Koperasi. Sementara operasional penuh 80 ribu koperasi desa tersebut akan dimulai pada 28 Oktober 2025 setelah seluruh aspek kelembagaan dan legalitas tuntas.(Tim)