Tulang Bawang Barat, Q-koko.site – Puluhan wartawan yang tergabung dalam Aliansi Media Tubaba Bersatu turun ke jalan menyuarakan kekecewaan terhadap pengelolaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Dalam aksi damai yang digelar pada Senin (8/9/2025), para jurnalis membawa poster bertuliskan “Kami Minta APH Periksa Anggaran 2023–2025” dan “Kami Minta Pejabat Kominfo Diganti.” Bagi mereka, aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan jeritan hati atas perlakuan yang dinilai tidak adil.
Lima Tuntutan Wartawan
Dalam orasi dan pernyataan sikap, para wartawan menyampaikan lima tuntutan utama, di antaranya:
Mendesak evaluasi serius terhadap kinerja Dinas Kominfo Tubaba dan meminta pejabat yang dinilai gagal segera diganti.
Menuntut audit anggaran Kominfo oleh Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya penggunaan APBD 2024–2025.
Menagih transparansi serta pemerataan anggaran publikasi agar seluruh media diperlakukan setara tanpa diskriminasi.
Respons Pemerintah Daerah
Aksi damai itu mendapat respons langsung dari Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah, yang hadir bersama Kadis Kominfo, Eri Budi Santoso, S.Sos., M.H., serta Penjabat Sekda, Perana Putra, S.H., M.H.
“Saya minta pejabat Kominfo jangan mempersulit kawan-kawan media. Anggaran yang terserap harus dijelaskan secara transparan. Jika memang ada pejabat yang tidak bisa menjalankan tugas sesuai amanah, maka akan kami evaluasi bahkan ganti,” tegas Nadirsyah di hadapan massa aksi.
Sementara itu, Kadis Kominfo Tubaba, Eri Budi Santoso, menjelaskan bahwa saat ini tercatat 311 media cetak, siber, dan elektronik yang terdaftar di Kominfo, sebagian besar telah menjalin kerja sama. Namun, menurutnya, masih ada media yang belum terakomodir karena terkendala kelengkapan administrasi sesuai aturan.
Data Media Jadi Sorotan
Pernyataan tersebut justru menimbulkan tanda tanya. Rico, Korlap aksi, menilai data 311 media sangat janggal.
“Setahu kami hanya sekitar 220 media yang tercatat di Kominfo. Kok bisa sekarang muncul angka 311 media? Dari mana seratus media itu tiba-tiba datang? Apakah ada biro yang memegang lebih dari satu media, atau memang ada media ‘siluman’ yang selama ini tidak pernah kami ketahui?” ujarnya.
Perbedaan data itu mempertebal kecurigaan wartawan terhadap pengelolaan anggaran publikasi, yang dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
Lanjut ke DPRD
Setelah dari kantor Kominfo, massa bergerak menuju kantor DPRD Tubaba. Mereka diterima Wakil Ketua DPRD, Kuncoro, yang mempersilakan 10 perwakilan wartawan menyampaikan aspirasi secara langsung.
Meski pertemuan berlangsung singkat, wartawan menegaskan tuntutan yang sama: evaluasi, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan anggaran publikasi.
Harapan
Aksi berakhir dengan janji evaluasi dari Wakil Bupati maupun DPRD. Namun, para wartawan meninggalkan lokasi dengan perasaan berat. Mereka berharap, aspirasi yang disuarakan tidak berhenti sebagai janji di atas kertas, melainkan diwujudkan dalam langkah nyata demi terciptanya transparansi dan keadilan bagi seluruh media di Tubaba.
Penulis: Ali Alba