Sabtu, Juli 5

Nasional

Mahfud MD Ungkap Dinamika RUU Perampasan Aset, Prabowo Disebut Punya Komitmen Kuat Berantas Korupsi

Mahfud MD Ungkap Dinamika RUU Perampasan Aset, Prabowo Disebut Punya Komitmen Kuat Berantas Korupsi

Nasional
JAKARTA, Q-KOKO.SITE – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD membeberkan dinamika panjang di balik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang hingga kini belum juga disahkan.Menurut Mahfud, Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebenarnya telah mendorong agar RUU tersebut disahkan sejak 2018. Namun, upaya itu kandas karena penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga akhir masa jabatan Jokowi.Mahfud juga mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Dalam pertemuan tersebut, Megawati mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan jika RUU Perampasan Aset tidak dirancang dengan hati-hati.Sementara itu, Presiden RI saat ini, Prabowo Subianto, menyatakan akan mendorong kembali agar RUU Pera...
Gus Menteri akan Hadiri PMKNU Lampung Selatan, Peserta Antusias Ikuti Senam Pagi

Gus Menteri akan Hadiri PMKNU Lampung Selatan, Peserta Antusias Ikuti Senam Pagi

Nasional
Lampung Selatan, Q-Koko.site – Ratusan peserta Pelatihan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMKNU) 2025 tampak antusias mengikuti senam pagi yang digelar di halaman Universitas Islam Annur, Desa Sidoharjo, Kecamatan Jati Agung, Senin (12/5/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian pelatihan yang memasuki hari keempat. Senam pagi dimulai sekitar pukul 05.30 WIB usai salat Subuh berjamaah dan dipandu langsung oleh Babinsa Pos Ramil Jati Agung, Sertu Doni Hermanto. Kegiatan ini berlangsung meriah di tengah kabut dan udara sejuk pagi hari. Ketua Tanfidziyah PCNU Lampung Selatan, H. Abdul Haris, turut hadir memberikan semangat kepada peserta. Ia juga menyampaikan kabar menggembirakan bahwa Gus Menteri dijadwalkan hadir dalam kegiatan tersebut. “Tadi saya ditelpon PW, kemungkinan b...
Hebat! Pejabat Ini Klaim Tidak Korupsi Selama Sehari Penuh

Hebat! Pejabat Ini Klaim Tidak Korupsi Selama Sehari Penuh

Nasional
Jakarta, 12 Mei 2025 Q–koko.site - Di tengah derasnya pemberitaan tentang dugaan korupsi yang menjerat sejumlah pejabat, muncul kabar mengejutkan sekaligus menyegarkan: seorang pejabat publik di tingkat kabupaten dengan bangga mengumumkan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi selama sehari penuh, tepatnya pada tanggal 11 Mei 2025."Saya ingin memberikan teladan. Kemarin saya berhasil melewati satu hari penuh tanpa menerima amplop, fee proyek, atau mark-up anggaran," ungkap sang pejabat dengan wajah bangga dalam konferensi pers yang digelar di kantornya, lengkap dengan banner bertuliskan "Anti Korupsi, Setiap Hari Dimulai dari Hari Ini."Deklarasi ini sontak menarik perhatian publik. Banyak yang mengapresiasi niat baiknya, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan: apakah ini prestas...
Formades Resmikan POSBAKUMDES, Hadirkan Layanan Hukum Gratis untuk Warga Desa

Formades Resmikan POSBAKUMDES, Hadirkan Layanan Hukum Gratis untuk Warga Desa

Nasional
Bandar Lampung, q.-koko.site – Jumat, 9 Mei 2025 Forum Membangun Desa (Formades) resmi membentuk Pos Bantuan Hukum Membangun Desa (POSBAKUMDES) sebagai badan otonom organisasi. Pembentukan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan hasil Rapat Khusus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Formades.Ketua Umum Formades, Junaidi Farhan, menjelaskan bahwa POSBAKUMDES dibentuk sebagai upaya konkret organisasi dalam menghadirkan akses bantuan hukum dan pendidikan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat desa.> “Alhamdulillah, DPP Formades telah membentuk badan otonom Pos Bantuan Hukum Membangun Desa yang bertujuan memberikan pendidikan dan pendampingan hukum secara gratis kepada warga desa,” ujarnya di Kantor DPP Formades, Bandar Lampung.  ...
PPP Gelar Aksi Jilid III, Desak Bupati dan DPRD Pandeglang Usut Dugaan Maladministrasi DPMPD

PPP Gelar Aksi Jilid III, Desak Bupati dan DPRD Pandeglang Usut Dugaan Maladministrasi DPMPD

Nasional
Pandeglang, 8 Mei 2025 — Q-KOKO.SITE Puluhan massa yang tergabung dalam Pergerakan Pribumi Pandeglang (PPP) kembali turun ke jalan dalam aksi demonstrasi Jilid III. Aksi digelar di depan kantor Sekretariat Daerah (Setda) Pandeglang, Gedung DPRD, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang pada Kamis pagi (8/5/2025).Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang oleh DPMPD Pandeglang, khususnya terkait inventarisasi anggaran sejumlah kegiatan yang bersumber dari Dana Desa.Koordinator lapangan I, TB Ahmad Zaelani, menyebutkan bahwa pihaknya menemukan indikasi pengambilalihan enam sub kegiatan oleh DPMPD, yang semestinya menjadi kewenangan desa. Enam kegiatan tersebut meliputi Restoratif J...
Koperasi Desa Merah Putih Jalan, Kejaksaan Turun Tangan!

Koperasi Desa Merah Putih Jalan, Kejaksaan Turun Tangan!

Info Desa, Nasional
Jakarta, 7 Mei 2025 — Q-KOKO.SITE Gaess, ada kabar penting nih dari ibu kota! Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie dateng langsung ke kantor Jaksa Agung ST. Burhanuddin buat minta bantuan. Bukan buat urusan pribadi, tapi demi suksesnya program Koperasi Desa Merah Putih alias KOPDES MP yang bakal ngurus 80 ribu koperasi desa se-Indonesia!Dalam pertemuan yang berlangsung hari Rabu (7/5), Budi Arie minta Korps Adhyaksa buat turun tangan dalam hal pengawasan, pendampingan hukum, dan mitigasi risiko. Intinya, biar program ini aman dan nggak tergelincir masalah hukum di tengah jalan.“Kami pengin program ini jalan terus tapi juga aman dari sisi hukum. Jadi kami minta dukungan penuh dari Kejaksaan,” ujar Budi Arie dengan penuh semangat.Respons Jaksa Agung? Langsung disambut positif dong....
Polemik RUU Perampasan Aset, Wawan Hidayat: “Jangan Sampai Rakyat Kecil Jadi Tumbal Penegakan Hukum”

Polemik RUU Perampasan Aset, Wawan Hidayat: “Jangan Sampai Rakyat Kecil Jadi Tumbal Penegakan Hukum”

Nasional
Tulang Bawang Barat – Q-KOKO.SITE Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali memantik perdebatan di tengah masyarakat. Di satu sisi, regulasi ini dinilai penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset negara yang dirampok oleh para pelaku kejahatan. Namun di sisi lain, sejumlah pihak mengkhawatirkan potensi pelanggaran hak asasi manusia jika regulasi ini disahkan tanpa pengawasan yang ketat.Wawan Hidayat, Ketua Dewan Pengurus Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan ( JPKP) Kabupaten Tulang Bawang Barat, angkat bicara. Ia menilai, semangat pemberantasan korupsi memang harus didukung, tetapi tidak boleh mengorbankan keadilan sosial."RUU ini seperti pedang bermata dua. Satu sisi bisa sangat berguna, tapi kalau tidak diawasi dengan baik, bisa ...
Ketua Tim Reaksi Cepat PPA Lampung Apresiasi Polres Pesawaran Gelar Rekonstruksi Kasus Kekerasan Seksual Anak

Ketua Tim Reaksi Cepat PPA Lampung Apresiasi Polres Pesawaran Gelar Rekonstruksi Kasus Kekerasan Seksual Anak

Kriminal, Nasional, TNI POLRI
 Pesawaran, 5 Mei 2025 Q-koko.site — Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung, Wahyu Widiyatmiko, SH, MH, CPM, mengapresiasi langkah cepat Kepolisian Resor (Polres) Pesawaran yang telah menggelar rekonstruksi kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Rekonstruksi tersebut dilaksanakan pada Senin (5/5) pukul 11.00 WIB di Mapolres Pesawaran, dengan tersangka berinisial E.M.Menurut Wahyu, pelaksanaan rekonstruksi merupakan bagian penting dari penegakan hukum yang transparan dan akuntabel dalam menangani kasus kekerasan seksual, terlebih yang menyasar anak-anak.“Langkah cepat Polres Pesawaran patut diapresiasi. Rekonstruksi ini menunjukkan keseriusan aparat dalam menindak kasus kekerasan seksual terhadap anak secara profes...
JPKP Geram, Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Dilaporkan ke Polisi

JPKP Geram, Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Dilaporkan ke Polisi

Kriminal, Nasional
Bekasi, 4 Mei 2025 — Q-KOKO.SITE Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo, menyatakan akan melaporkan pihak-pihak yang menuduh Presiden Jokowi menggunakan ijazah palsu. Ketua Umum JPKP, Maret Samuel Sueken, menyampaikan bahwa laporan pidana akan dilayangkan ke Polres Metro Bekasi Kota pada Senin, 5 Mei 2025 pukul 10.00 WIB. Langkah ini diambil setelah JPKP menilai tuduhan tersebut sebagai bentuk fitnah keji yang terus digulirkan oleh segelintir orang untuk membentuk opini negatif di tengah masyarakat. Tuduhan tersebut, menurut JPKP, telah mencemarkan nama baik Presiden dan melecehkan proses demokrasi. "Sebagai relawan Jokowi, kami sangat prihatin dan kecewa atas framing yang terus dilakukan untuk mendiskreditkan Presiden dengan i...
CSR Hak Rakyat Yang Menguap

CSR Hak Rakyat Yang Menguap

Info Desa, Nasional
Q-koko.siteCSR HAK MASYARAKAT YANG MENGUAPPenulis : Junaidi FarhanCSR atau Corporate Social Responsibility adalah kewajiban dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat, namun dalam prakteknya masyarakat belum sepenuhnya menikmati manfaat CSR karena beberapa alasan diantaranya ; 1. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau menyadari adanya program CSR yang dijalankan oleh perusahaan di lingkungan mereka. Hal ini karena hampir tidak pernah ada upaya untuk mensosialisasikan tentang CSR oleh pemerintah apalagi perusahaan, kalau pun ada itu hanya dilakukan lembaga non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Ormas yang konsen masalah lingkungan hidup dan sosial kemasyarakatan. Itupun masih sangat jarang dilaksanakan.2. Masyar...