Selasa, Maret 10

Nasional

PPP Gelar Aksi Jilid III, Desak Bupati dan DPRD Pandeglang Usut Dugaan Maladministrasi DPMPD

PPP Gelar Aksi Jilid III, Desak Bupati dan DPRD Pandeglang Usut Dugaan Maladministrasi DPMPD

Nasional
Pandeglang, 8 Mei 2025 — Q-KOKO.SITE Puluhan massa yang tergabung dalam Pergerakan Pribumi Pandeglang (PPP) kembali turun ke jalan dalam aksi demonstrasi Jilid III. Aksi digelar di depan kantor Sekretariat Daerah (Setda) Pandeglang, Gedung DPRD, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang pada Kamis pagi (8/5/2025).Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang oleh DPMPD Pandeglang, khususnya terkait inventarisasi anggaran sejumlah kegiatan yang bersumber dari Dana Desa.Koordinator lapangan I, TB Ahmad Zaelani, menyebutkan bahwa pihaknya menemukan indikasi pengambilalihan enam sub kegiatan oleh DPMPD, yang semestinya menjadi kewenangan desa. Enam kegiatan tersebut meliputi Restoratif J...
Koperasi Desa Merah Putih Jalan, Kejaksaan Turun Tangan!

Koperasi Desa Merah Putih Jalan, Kejaksaan Turun Tangan!

Info Desa, Nasional
Jakarta, 7 Mei 2025 — Q-KOKO.SITE Gaess, ada kabar penting nih dari ibu kota! Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie dateng langsung ke kantor Jaksa Agung ST. Burhanuddin buat minta bantuan. Bukan buat urusan pribadi, tapi demi suksesnya program Koperasi Desa Merah Putih alias KOPDES MP yang bakal ngurus 80 ribu koperasi desa se-Indonesia!Dalam pertemuan yang berlangsung hari Rabu (7/5), Budi Arie minta Korps Adhyaksa buat turun tangan dalam hal pengawasan, pendampingan hukum, dan mitigasi risiko. Intinya, biar program ini aman dan nggak tergelincir masalah hukum di tengah jalan.“Kami pengin program ini jalan terus tapi juga aman dari sisi hukum. Jadi kami minta dukungan penuh dari Kejaksaan,” ujar Budi Arie dengan penuh semangat.Respons Jaksa Agung? Langsung disambut positif dong....
Polemik RUU Perampasan Aset, Wawan Hidayat: “Jangan Sampai Rakyat Kecil Jadi Tumbal Penegakan Hukum”

Polemik RUU Perampasan Aset, Wawan Hidayat: “Jangan Sampai Rakyat Kecil Jadi Tumbal Penegakan Hukum”

Nasional
Tulang Bawang Barat – Q-KOKO.SITE Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali memantik perdebatan di tengah masyarakat. Di satu sisi, regulasi ini dinilai penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset negara yang dirampok oleh para pelaku kejahatan. Namun di sisi lain, sejumlah pihak mengkhawatirkan potensi pelanggaran hak asasi manusia jika regulasi ini disahkan tanpa pengawasan yang ketat.Wawan Hidayat, Ketua Dewan Pengurus Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan ( JPKP) Kabupaten Tulang Bawang Barat, angkat bicara. Ia menilai, semangat pemberantasan korupsi memang harus didukung, tetapi tidak boleh mengorbankan keadilan sosial."RUU ini seperti pedang bermata dua. Satu sisi bisa sangat berguna, tapi kalau tidak diawasi dengan baik, bisa ...
Ketua Tim Reaksi Cepat PPA Lampung Apresiasi Polres Pesawaran Gelar Rekonstruksi Kasus Kekerasan Seksual Anak

Ketua Tim Reaksi Cepat PPA Lampung Apresiasi Polres Pesawaran Gelar Rekonstruksi Kasus Kekerasan Seksual Anak

Kriminal, Nasional, TNI POLRI
 Pesawaran, 5 Mei 2025 Q-koko.site — Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung, Wahyu Widiyatmiko, SH, MH, CPM, mengapresiasi langkah cepat Kepolisian Resor (Polres) Pesawaran yang telah menggelar rekonstruksi kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Rekonstruksi tersebut dilaksanakan pada Senin (5/5) pukul 11.00 WIB di Mapolres Pesawaran, dengan tersangka berinisial E.M.Menurut Wahyu, pelaksanaan rekonstruksi merupakan bagian penting dari penegakan hukum yang transparan dan akuntabel dalam menangani kasus kekerasan seksual, terlebih yang menyasar anak-anak.“Langkah cepat Polres Pesawaran patut diapresiasi. Rekonstruksi ini menunjukkan keseriusan aparat dalam menindak kasus kekerasan seksual terhadap anak secara profes...
JPKP Geram, Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Dilaporkan ke Polisi

JPKP Geram, Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Dilaporkan ke Polisi

Kriminal, Nasional
Bekasi, 4 Mei 2025 — Q-KOKO.SITE Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo, menyatakan akan melaporkan pihak-pihak yang menuduh Presiden Jokowi menggunakan ijazah palsu. Ketua Umum JPKP, Maret Samuel Sueken, menyampaikan bahwa laporan pidana akan dilayangkan ke Polres Metro Bekasi Kota pada Senin, 5 Mei 2025 pukul 10.00 WIB. Langkah ini diambil setelah JPKP menilai tuduhan tersebut sebagai bentuk fitnah keji yang terus digulirkan oleh segelintir orang untuk membentuk opini negatif di tengah masyarakat. Tuduhan tersebut, menurut JPKP, telah mencemarkan nama baik Presiden dan melecehkan proses demokrasi. "Sebagai relawan Jokowi, kami sangat prihatin dan kecewa atas framing yang terus dilakukan untuk mendiskreditkan Presiden dengan i...
CSR Hak Rakyat Yang Menguap

CSR Hak Rakyat Yang Menguap

Info Desa, Nasional
Q-koko.siteCSR HAK MASYARAKAT YANG MENGUAPPenulis : Junaidi FarhanCSR atau Corporate Social Responsibility adalah kewajiban dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat, namun dalam prakteknya masyarakat belum sepenuhnya menikmati manfaat CSR karena beberapa alasan diantaranya ; 1. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau menyadari adanya program CSR yang dijalankan oleh perusahaan di lingkungan mereka. Hal ini karena hampir tidak pernah ada upaya untuk mensosialisasikan tentang CSR oleh pemerintah apalagi perusahaan, kalau pun ada itu hanya dilakukan lembaga non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Ormas yang konsen masalah lingkungan hidup dan sosial kemasyarakatan. Itupun masih sangat jarang dilaksanakan.2. Masyar...
Bahaya dan Manfaat Media Sosial serta Peran Orang Tua dalam Pencegahan Penyalahgunaannya

Bahaya dan Manfaat Media Sosial serta Peran Orang Tua dalam Pencegahan Penyalahgunaannya

Nasional, Pendidikan, Seni dan Budaya, Technology
Q-koko.site, Tulang Bawang Barat, LampungBy.Wawan Hidayat (Ketua DPD JPKP Tubaba)Media sosial saat ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat modern. Dari anak-anak hingga orang dewasa, media sosial digunakan untuk berkomunikasi, mendapatkan informasi, hingga mencari hiburan. Namun, seperti dua sisi mata uang, media sosial juga membawa potensi bahaya yang serius jika tidak digunakan dengan bijak, khususnya oleh anak-anak dan remaja.Manfaat Media Sosial Sarana Komunikasi dan Sosialisasi Mempermudah berinteraksi dengan keluarga dan teman dari berbagai penjuru dunia.Akses Informasi dan Edukasi Tersedianya berbagai konten edukatif dan informasi terbaru yang dapat meningkatkan wawasan pengguna. Wadah Ekspresi dan Kreativitas Media sosial memungkinkan ind...
Menakar Efektivitas Dana Desa: Solusi atau Beban bagi Pembangunan Desa?

Menakar Efektivitas Dana Desa: Solusi atau Beban bagi Pembangunan Desa?

Info Desa, Inspirasi, Nasional
Q-koko.site - Sabtu 03 Mei 2025Oleh: Yoseph Heriyanto, Ketua DPP Bidang Litbang dan Inovasi Forum Membangun Desa (Formades)Ketika Dana Desa diperkenalkan pada tahun 2015, harapan besar menyelimuti seluruh pelosok negeri. Program ini dipandang sebagai terobosan pemerintah dalam upaya memberdayakan desa, mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, serta mengurangi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dengan anggaran awal sebesar Rp20,76 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Desa diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang selama ini membelit desa-desa di Indonesia.Dasar hukum Dana Desa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada desa dalam mengelola urusa...
20 Provinsi Dukung FORMADES, Masyarakat Bergerak Awasi Dana Desa

20 Provinsi Dukung FORMADES, Masyarakat Bergerak Awasi Dana Desa

Info Desa, Nasional
Tulang Bawang Barat, Lampung, q-koko.site — Sebuah gagasan sederhana dari Junaidi Farhan, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, kini menjelma menjadi gerakan nasional. Inisiatif bernama Forum Masyarakat Desa (FORMADES) ini lahir dari keprihatinan atas implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam hal transparansi dan pengawasan penggunaan Dana Desa.FORMADES diinisiasi sebagai wadah partisipatif yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Menurut Junaidi, lemahnya pengawasan serta kurang optimalnya tata kelola pemerintahan desa menjadi alasan utama munculnya ide tersebut.“FORMADES hadir untuk menumbuhkan kepedulian dan tanggung jawab bersama te...
Agus Dadang Hermawan: Saatnya Cicangkanghilir Bangkit Lewat Ketahanan Pangan dan Budaya

Agus Dadang Hermawan: Saatnya Cicangkanghilir Bangkit Lewat Ketahanan Pangan dan Budaya

Info Desa, Nasional
BANDUNG BARAT, q-koko.site – INFOKOM FORMADES Serah terima jabatan (sertijab) Kepala Desa Cicangkanghilir, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, yang berlangsung pada 24 April 2024, mendapat perhatian khusus dari Forum Membangun Desa (FORMADES).Sekretaris Jenderal FORMADES, Agus Dadang Hermawan, menyampaikan sejumlah harapan kepada Kepala Desa yang baru, Ajid Jaenudin, S.Ip., terutama terkait penguatan sektor pertanian dan pemajuan kebudayaan lokal.“Pertanian adalah tulang punggung ekonomi desa kita. Dengan meningkatkan produktivitas pertanian, kita tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan lokal, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani dan menciptakan lapangan kerja,” ujar Agus dalam keterangannya.Menurutnya, sektor pertanian selama ini belum mendapat perhatian s...