Nasional

Dasar Hukum Kerja Sama LSM dengan Lembaga Lain Pendahuluan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi dan pembangunan di Indonesia. Dalam menjalankan peran sosialnya, LSM sering kali melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun lembaga internasional. Namun, kerja sama tersebut tentu tidak bisa dilakukan sembarangan — ada dasar hukum yang harus dipatuhi agar kegiatan tetap sah dan bertanggung jawab.Landasan Hukum Kerja Sama LSM 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan UU ini menjadi payung utama bagi LSM (termasuk ormas). Dalam pasal-pasalnya, disebutkan bahwa: LSM dapat menjalin kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka mencapai tujuan organisasinya. Kerja sama...

Jakarta, Q-KoKo, - Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi sorotan publik setelah Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mencopot sejumlah pejabat yang terlibat dugaan korupsi. Dalam langkah tegasnya, Mentan telah memecat empat pejabat penting, termasuk pejabat eselon II, karena diduga menerima suap senilai hingga Rp 10 miliar. Modus yang digunakan melibatkan permintaan komisi hingga 25% dari nilai proyek, termasuk penerimaan langsung uang suap sebesar Rp 700 juta oleh salah satu pejabat senior.Forum Membangun Desa (Formades) menyatakan sikap tegas mendukung pemberantasan korupsi di tubuh Kementerian Pertanian. Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis untuk memastikan program pembangunan pertanian berjalan optimal tanpa adanya hambatan akibat praktik-praktik korupsi yang merugik...