Bandra Lampung, q-koko.site – Menjelang peringatan Hari Tani Nasional pada 24 September 2025, Dewan Pimpinan Pusat Forum Membangun Desa (DPP Formades) menginstruksikan seluruh pengurus kabupaten/kota Formades di Indonesia untuk menggelar audiensi dengan bupati/walikota secara serentak. Tujuan audiensi ini adalah untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih serius menangani dan menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi petani, nelayan, dan masyarakat adat di tingkat lokal.
Ketua Umum Forum Membangun Desa, Junaidi Farhan, menekankan bahwa pembangunan desa sejati hanya dapat terwujud jika kedaulatan masyarakat desa dijamin melalui kebijakan konkret dari pemerintah, bukan hanya janji retorika belaka. “Kami mendesak pemerintah daerah untuk serius menyelesaikan masalah pokok petani, nelayan, dan masyarakat adat sesuai persoalan di wilayahnya masing-masing,” tegas Junaidi.
Formades menyampaikan 7 rekomendasi kepada pemerintah daerah, salah satunya adalah penguatan organisasi tani, nelayan, dan masyarakat adat sebagai sarana pendidikan politik dan transformasi pengetahuan. Junaidi menegaskan bahwa organisasi tani, nelayan, dan masyarakat adat bukan hanya wadah aspirasi, tetapi juga “sekolah rakyat” yang mengajarkan kemandirian, demokrasi, dan keberlanjutan.
“Dengan memperkuat organisasi, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan benar-benar lahir dari kebutuhan rakyat dan memiliki basis sosial yang kuat untuk dijalankan,” kata Junaidi. Ia berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan kebijakan nyata yang berpihak kepada masyarakat.
Formades menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam membangun daerah, bukan memperuncing perbedaan karena kepentingan tertentu. “Sudah saatnya antara pemerintah dan ormas bersinergi membangun daerah,” pungkas Junaidi.(Red)