Tulang Bawang Barat – 27 April 2025

Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, kontrol sosial menjadi elemen penting untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kepentingan rakyat. Di tengah kebutuhan tersebut, kehadiran organisasi masyarakat (ormas) seperti Dewan Pengurus Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pemerintah (DPD JPKP) Tulang Bawang Barat menjadi sangat relevan.

Ketua DPD JPKP Tulang Bawang Barat menegaskan bahwa keberadaan ormas bukan hanya sebagai penyalur aspirasi, melainkan juga sebagai mitra kritis pemerintah dalam memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak kepada rakyat.
“Kami hadir untuk mengawal kebijakan pemerintah agar tetap sejalan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, khususnya di daerah,” ungkapnya.

Saat ini, DPD JPKP Tulang Bawang Barat tengah fokus mengawal program-program desa, khususnya dalam bidang ketahanan pangan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba). Ketua DPD JPKP menekankan pentingnya memastikan bahwa program tersebut benar-benar berpihak kepada rakyat dan bukan sekadar formalitas administrasi.

“Program ketahanan pangan desa ini sangat strategis. Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan oleh BUMDes berjalan efektif, transparan, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat desa, bukan hanya segelintir pihak,” ujar Ketua DPD JPKP.

DPD JPKP berperan aktif dalam memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan kebijakan publik, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menjadi corong suara masyarakat, terutama mereka yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Melalui fungsi kontrol sosial ini, DPD JPKP Tulang Bawang Barat berharap dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Dalam negara demokrasi, ormas seperti DPD JPKP berfungsi sebagai penyeimbang yang mencegah praktik kekuasaan sewenang-wenang. Dengan pendekatan advokasi dan pendampingan kebijakan, mereka memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai prinsip keadilan sosial dan tidak menyisakan kesenjangan.

Ketua DPD JPKP juga menambahkan bahwa kontrol sosial yang dilakukan pihaknya mengutamakan pendekatan yang konstruktif.
“Kami tidak sekadar mengkritik. Setiap masukan yang kami sampaikan selalu didukung data dan solusi. Karena tujuan utama kami adalah memperkuat sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.

Melalui peran aktif ormas seperti DPD JPKP, harapannya kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, khususnya di Tulang Bawang Barat, dapat berjalan lebih demokratis, adil, dan bermartabat.