Pandeglang, 8 Mei 2025 — Q-KOKO.SITE Puluhan massa yang tergabung dalam Pergerakan Pribumi Pandeglang (PPP) kembali turun ke jalan dalam aksi demonstrasi Jilid III. Aksi digelar di depan kantor Sekretariat Daerah (Setda) Pandeglang, Gedung DPRD, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang pada Kamis pagi (8/5/2025).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang oleh DPMPD Pandeglang, khususnya terkait inventarisasi anggaran sejumlah kegiatan yang bersumber dari Dana Desa.
Koordinator lapangan I, TB Ahmad Zaelani, menyebutkan bahwa pihaknya menemukan indikasi pengambilalihan enam sub kegiatan oleh DPMPD, yang semestinya menjadi kewenangan desa. Enam kegiatan tersebut meliputi Restoratif Justice, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), publikasi, honorarium musyawarah perencanaan pembangunan (Musrem), penyediaan buku administrasi, serta program perubahan iklim.
“Bupati Pandeglang harus bertindak tegas mengevaluasi Kepala DPMPD karena tindakan ini melanggar Permendesa dan PDTT Nomor 2 Tahun 2024. Jika didiamkan, kami khawatir ada praktik permainan di balik ini semua,” tegas TB Ahmad dalam orasinya.
Ia juga mendesak agar Menteri Desa turun tangan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Pandeglang.
Sementara itu, Koordinator lapangan II, Aef Saepurosad, menyoroti lemahnya pengawasan DPRD terhadap kinerja DPMPD. Ia mengkritik keras praktik DPMPD yang diduga mengambil alih fungsi desa dan mengomersialkan program seperti pengadaan buku dan seragam desa.
“DPRD Pandeglang jangan diam. Jalankan fungsi pengawasan! DPMPD jangan beralih fungsi jadi pedagang. Serahkan kegiatan desa sesuai porsinya,” ujar Aef dalam orasinya.
Aksi berjalan dengan damai dan tertib, mendapat pengawalan dari aparat kepolisian setempat.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua Komisi I DPRD Pandeglang, Samsudin, menyatakan pihaknya akan segera menjadwalkan hearing dan memanggil pihak terkait, terutama DPMPD Pandeglang.
“Kita akan agendakan untuk memanggil stakeholder terkait, termasuk DPMPD, guna menindaklanjuti persoalan ini,” ujarnya di hadapan para demonstran.
PPP menegaskan bahwa aksi ini tidak akan menjadi yang terakhir. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga ke tingkat nasional apabila tidak ada respons konkret dari pemerintah daerah.( Masnun)