Sabtu, Juli 5

Tag: Jpkp

CAMAT DI TULANG BAWANG BARAT RANGKAP TIGA JABATAN, JPKP: INI CONTOH KEBIJAKAN YANG PERLU DIEVALUASI

CAMAT DI TULANG BAWANG BARAT RANGKAP TIGA JABATAN, JPKP: INI CONTOH KEBIJAKAN YANG PERLU DIEVALUASI

Daerah
Tulang Bawang Barat, Q-KOKO.SITE, 5 Juni 2025 - Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menuai sorotan publik setelah menetapkan seorang camat untuk merangkap hingga tiga jabatan sekaligus di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini tertuang dalam Surat Perintah Tugas Nomor: 800.1.1.1/46/III.03/TUBABA/2025, yang ditandatangani oleh Bupati Tulang Bawang Barat, Novriwan Jaya, pada 4 Juni 2025.Dalam surat tersebut, M. Cheri Sopian, SH, MH, yang saat ini menjabat sebagai Camat Lambu Kibang, diberikan tambahan tugas sebagai Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sekaligus tetap menjalankan peran sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.Menanggapi hal ini, Ketua DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Tulang Bawang Bara...
PINJAMAN ONLINE ILEGAL MAKIN MERESAHKAN, JPKP TULANG BAWANG BARAT AJAK PEMERINTAH DESA TURUT ANDIL SOLUSI

PINJAMAN ONLINE ILEGAL MAKIN MERESAHKAN, JPKP TULANG BAWANG BARAT AJAK PEMERINTAH DESA TURUT ANDIL SOLUSI

Info Desa
Tulang Bawang Barat, Q-KOKO.STE  17 Mei 2025 — Fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal semakin mengkhawatirkan. Banyak masyarakat menjadi korban akibat bunga mencekik, penagihan dengan cara-cara intimidatif, hingga berujung pada gangguan mental dan bahkan kehilangan nyawa. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Tulang Bawang Barat, Wawan Hidayat, menilai situasi ini sudah masuk kategori darurat dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkret. “Sudah terlalu banyak korban. Mulai dari kehilangan harta, terganggunya kesehatan mental, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Pemerintah tidak bisa lagi diam,” ujar Wawan saat ditemui di sekretariat JPKP Tulang Bawang Barat, Jumat (17/5). Ia menjelaskan bahwa pinjol ilegal menyasar ka...
JPKP Geram, Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Dilaporkan ke Polisi

JPKP Geram, Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Dilaporkan ke Polisi

Kriminal, Nasional
Bekasi, 4 Mei 2025 — Q-KOKO.SITE Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo, menyatakan akan melaporkan pihak-pihak yang menuduh Presiden Jokowi menggunakan ijazah palsu. Ketua Umum JPKP, Maret Samuel Sueken, menyampaikan bahwa laporan pidana akan dilayangkan ke Polres Metro Bekasi Kota pada Senin, 5 Mei 2025 pukul 10.00 WIB. Langkah ini diambil setelah JPKP menilai tuduhan tersebut sebagai bentuk fitnah keji yang terus digulirkan oleh segelintir orang untuk membentuk opini negatif di tengah masyarakat. Tuduhan tersebut, menurut JPKP, telah mencemarkan nama baik Presiden dan melecehkan proses demokrasi. "Sebagai relawan Jokowi, kami sangat prihatin dan kecewa atas framing yang terus dilakukan untuk mendiskreditkan Presiden dengan i...
Kolaborasi Bapanas dan JPKP, GPM Bekasi Sukses Dihadiri Langsung Kepala Bapanas

Kolaborasi Bapanas dan JPKP, GPM Bekasi Sukses Dihadiri Langsung Kepala Bapanas

Nasional
BEKASI, Q-Koko.site – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Republik Indonesia, H. Arief Prasetyo Adi, S.T., M.T., Ph.D. (h.c), menghadiri secara langsung kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di Aula Balai Latihan Kerja (BLK), Jalan KH. Agus Salim No. 206, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (30/4/2025).Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Bapanas RI dengan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), ID Food, dan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah (FKLPID) Jawa Barat. GPM digelar sebagai bentuk nyata komitmen bersama menghadirkan bahan pangan murah dan terjangkau bagi masyarakat.Dalam sambutannya, Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa program GPM telah dilaksanakan di lebih dari 2.300 titik di seluruh Indonesia....